ACEH SELATAN, Cakrawarta – BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan menegaskan komitmen penuh menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Ngopi Bareng Media (NGOBAM) yang digelar di kantor cabang setempat, Senin (28/9/2026).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapaktuan, Mahmul Ahyar, S.E., M.M., menyampaikan hingga saat ini pembayaran klaim kepada seluruh fasilitas kesehatan berjalan lancar tanpa keterlambatan. Kelancaran ini dinilai penting agar peserta tetap mendapatkan pelayanan sesuai haknya.
“Pengelolaan JKN adalah amanah yang harus kami jaga sebaik-baiknya, mulai dari penghimpunan iuran hingga penyaluran biaya pelayanan kesehatan,” ujar Mahmul.
Ia menjelaskan dana JKN dikelola dalam skala sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, tata kelola harus berjalan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk klaim fiktif atau yang tidak sesuai ketentuan.
Adapun manfaat JKN termasuk yang paling luas, mencakup pelayanan berbiaya tinggi seperti cuci darah serta penanganan penyakit katastropik. Di sisi lain, biaya kesehatan terus meningkat seiring perkembangan teknologi medis, dengan angka inflasi kesehatan mencapai sekitar 16 persen.
Tantangan pembiayaan pun masih dihadapi: sekitar 55 juta peserta mandiri tercatat menunggak iuran, sementara kewajiban pemerintah juga belum sepenuhnya tersalurkan. Meski demikian, kondisi ini tidak menghentikan pembayaran klaim, hanya berpotensi memengaruhi waktu pencairan. Apabila terdapat kelebihan dana, seluruhnya dikembalikan untuk kepentingan peserta dan peningkatan mutu layanan, sementara biaya operasional dibatasi sesuai aturan.
“Survei menunjukkan tiga produk pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya dan menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu BPJS Kesehatan, PT KAI, dan QRIS,” sebut Mahmul.
Terkait aturan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), ia menyatakan rincian termasuk besaran iuran masih dalam pembahasan di tingkat pusat; masyarakat diimbau menunggu informasi resmi.
Khusus untuk Aceh, pihaknya berharap usulan pembentukan dana abadi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat segera terwujud guna menjamin keberlanjutan pendanaan. Mahmul juga mengakui JKN masih terus perlu perbaikan dan terbuka terhadap kritik serta masukan dari semua pihak.
Mengatasi penumpukan pasien di IGD dan kecenderungan warga langsung berobat ke rumah sakit, BPJS terus mendorong penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gerbang awal pelayanan, baik dari sisi tenaga kerja maupun sarana prasarana. Pihaknya juga mengingatkan meningkatnya kasus penyakit katastropik di usia muda, sehingga masyarakat diimbau menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, dan melakukan pemeriksaan berkala.
Hingga Agustus 2026, cakupan kepesertaan JKN di Aceh Selatan mencapai 96,46 persen dari total 243.043 jiwa. BPJS berkoordinasi dengan Puskesmas untuk mengedukasi serta mengaktifkan kembali peserta JKA yang tidak aktif, termasuk memanfaatkan aplikasi Edabu Pemda. Terkait penerapan desil yang dikhawatirkan warga dapat menghambat akses layanan, hal itu menjadi catatan penting untuk dibahas bersama agar tetap sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan itu, BPJS juga memperkenalkan sejumlah kemudahan layanan bagi peserta:
- REHAB 3.0 – tunggakan iuran dapat dicicil harian atau bulanan mulai Rp10.000 per hari; status kepesertaan aktif kembali pada hari yang sama setelah lunas sesuai ketentuan berlaku.
- PASTI JKN – peserta PBI JK dan PBPU Pemda dapat mengecek status kepesertaan melalui laman https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek.3. BPJS SATU & PIPP – peserta yang mengalami kendala di rumah sakit dapat menghubungi petugas yang informasinya tertera di poster setiap rumah sakit mitra.
BPJS Kesehatan berharap media dapat menjadi mitra menyebarkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami, guna memperkuat pemahaman masyarakat tentang alur pelayanan, kewajiban iuran, serta pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.|red|
