ACEH SELATAN, Cakrawarta – Program unggulan Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, Bajak Sawah Gratis (BASAGA), yang diandalkan untuk menggarap 6.949 hektar lahan petani di 14 kecamatan, kini terancam gagal total pada Tahun Anggaran 2026.
Kegagalan ini bukan disebabkan kekurangan anggaran maupun niat baik pimpinan daerah, melainkan diduga akibat lemahnya manajemen di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan yang saat ini dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas.
Berdasarkan penelusuran awak media di kantor dinas tersebut, hingga pukul 10.00 WIB, Plt Kepala Dinas Pertanian belum hadir di tempat kerja tanpa keterangan yang jelas. Saat ditanyakan keberadaannya, sejumlah staf secara kompak menyatakan tidak mengetahui keberadaan pimpinan mereka.
Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, menilai situasi ini sangat ironis. Padahal, BASAGA TA 2026 telah ditetapkan sebagai program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 2025–2030 maupun Rencana Kerja Tahun 2026, dengan sasaran mewujudkan swasembada pangan daerah.
Pada pelaksanaan tahun anggaran 2025, BASAGA baru mampu menggarap 875,53 hektar dari total lahan sasaran 6.949 hektar, dengan anggaran Rp1,45 miliar yang dialokasikan untuk delapan kecamatan sebagai proyek percontohan. Pelaksanaannya kala itu pun sudah menuai catatan terkait keterbukaan informasi, keterlambatan masa tanam di Kecamatan Labuhanhaji Barat, serta ketimpangan distribusi di wilayah lumbung padi seperti Kluet Utara, Kluet Selatan, dan Kluet Timur.
Tahun ini, Bupati H. Mirwan MS telah berkomitmen melaksanakan program secara merata dan menyeluruh. Namun, dengan kehadiran pimpinan dinas yang dinilai tidak optimal, warga mulai mempertanyakan kelanjutan janji tersebut.
“Bagaimana petani bisa mengajukan permohonan? Siapa yang memverifikasi berkas CPCL? Siapa yang mengoordinasikan traktor dan mitra pelaksana jika pimpinan saja tidak ada di tempat? Kami butuh pemimpin yang hadir, bukan pelaksana tugas yang seakan menghilang,” ungkap seorang Keujruen Blang dari Kluet Utara.
Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan jadwal tanam serentak yang direncanakan pada Oktober 2026 akan tertunda, lahan tidur meluas, dan target ketahanan pangan daerah terancam gagal sebelum berjalan.
Masyarakat tani meminta Bupati H. Mirwan MS segera mengevaluasi kinerja Plt Kepala Dinas Pertanian. Harapan mereka sederhana: pejabat yang memegang jabatan di dinas pertanian harus turun ke sawah, bukan sekadar tidak hadir di kantor tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.|red|
