Cakrawarta — Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kabupaten Nagan Raya pada Selasa, 11 November 2026, dimanfaatkan masyarakat Aceh Barat Selatan untuk menyerahkan secara resmi dokumen aspirasi pemekaran wilayah menjadi Provinsi ABAS. Langkah ini dilakukan melalui jalur konstitusional dan pemerintahan yang sah.
Inisiator Pemekaran ABAS, T. Sukandi, menegaskan bahwa perjuangan ini murni dalam kerangka hukum negara, bukan upaya pemisahan diri.
“Mekar Bukan Makar.” Kami memperjuangkan pembentukan Provinsi ABAS ini tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah naungan Merah Putih, dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. ABAS tetap bagian dari Indonesia, tetap bagian dari Aceh — namun kami ingin berkembang lebih pesat dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujar T. Sukandi kepada awak media pada Selasa (10/11/2026).
Sukandi menjelaskan, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan, puluhan ribu masyarakat wilayah Aceh Barat Selatan melalui para tokohnya telah menyusun dan menyerahkan dokumen lengkap yang berisi aspirasi pemekaran tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen tersebut memuat berbagai kajian, dukungan masyarakat, serta alasan historis, geografis, dan kesejahteraan yang mendasari perlunya pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan.
“Selama ini, wilayah Barat Selatan Aceh tertinggal dalam hal pembangunan. Jarak yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi membuat laju pembangunan berjalan lambat, pelayanan publik belum optimal, dan penanganan bencana tidak berjalan secepat yang diharapkan. Pemekaran ini kami ajukan sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk memecah belah,” jelasnya.
Wilayah ABAS mencakup Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kepulauan Simeulue. Kawasan ini dikaruniai kekayaan alam yang melimpah — mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga sumber daya alam lainnya. Namun potensi besar tersebut belum sepenuhnya berbalas kesejahteraan bagi masyarakat karena rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh.
“Kami tidak menuntut kemerdekaan terpisah. Kami hanya ingin ‘mekar’, bukan ‘makar’ — agar pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih cepat, dan kesejahteraan lebih merata. Itulah semangat yang mendorong aspirasi pemekaran ABAS ini,” tegas Sukandi.
Presiden Prabowo Subianto telah menerima dokumen aspirasi tersebut. Diharapkan, Presiden akan mempertimbangkannya dengan menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lainnya.
“Kami yakin Presiden Prabowo adalah pemimpin yang mendengarkan suara rakyat. Dokumen ini kami serahkan dengan penuh rasa hormat, melalui jalur yang damai dan konstitusional. Kami berharap ABAS dapat ‘mekar’ demi Indonesia yang semakin kuat dan bermartabat,” demikian penutup pernyataan Inisiator Pemekaran ABAS, T. Sukandi.|red|
