BANDA ACEH, Cakrawarta – Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh menggelar diskusi penting bertema “Potensi Jerat Pidana dalam Produk Jurnalistik” sekaligus pengukuhan pengurus baru di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kapasitas insan pers sekaligus mempertegas pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam setiap pemberitaan.
Acara menghadirkan empat narasumber kompeten: Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Dr. H. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P.; Anggota Komisi III DPR RI Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si.; Dosen Hukum Pidana Universitas Malikussaleh Dr. Yusrizal; serta Penasihat PP FPRMI HM Untung Kurniadi. Hadir pula Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Bupati Aceh Besar Syekh Muharam, dan Wakil Wali Kota Sabang H. Suraji Yunus.
Media Mitra Strategis Pembangunan
Pembina Forum Pimred Aceh, M. Nasir, S.I.P., menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah. “Media bukan sekadar menyampaikan berita, tetapi juga jendela informasi peluang investasi dan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh,” ujarnya. Keterbukaan informasi yang akurat, katanya, dapat mendorong iklim investasi yang sehat dan memperluas kesempatan kerja, sehingga berkontribusi nyata dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
Pers Islami, Akurasi di Atas Kecepatan
Sementara itu, Ketua Pimred Aceh, Muhammad Saleh, mengingatkan seluruh insan pers untuk membangun jurnalisme yang tidak hanya cepat, tetapi juga benar. “Informasi harus diverifikasi dan dikonfirmasi sebelum dipublikasikan, terutama menyangkut isu yang berpotensi memicu keresahan publik,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai keislaman Aceh dalam setiap liputan. Prinsip: akurasi dan keberimbangan harus selalu mendahului kecepatan.
Pengukuhan Pengurus Perkuat Konsolidasi Pers
Pengukuhan kepengurusan baru FPRMI Aceh diharapkan memperkuat koordinasi antar-media dan meningkatkan kualitas produk jurnalistik. Organisasi ini akan menjadi wadah peningkatan kapasitas SDM pers, penguatan etika profesi, serta jembatan komunikasi yang sehat antara media, pemerintah, dan masyarakat luas.
Panitia pelaksana, Dahlan ZA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan. “Kami berharap sinergi yang terjalin terus terpelihara, sehingga informasi yang diterima masyarakat selalu akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Diskusi tentang risiko hukum produk jurnalistik mengingatkan kembali bahwa kebebasan pers tetap berjalan dalam koridor hukum dan tanggung jawab profesional. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, peran FPRMI Aceh dirasa semakin penting untuk menjaga kualitas pemberitaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media.|Syehwan|
