Cakrawarta — Sebuah langkah hukum yang melindungi masa depan seorang anak korban kekerasan seksual telah diambil Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Pengadilan tersebut secara resmi mencabut hak kekuasaan perwalian dari seorang ayah berinisial SK (56), yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Rozano Yudistira, S.H., M.H., melalui Pelaksana Harian Kepala Seksi Intelijen, Muhammad Ridho, S.H., M.H., menjelaskan bahwa putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Permohonan pencabutan hak perwalian ini diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Aceh Selatan demi kepentingan terbaik bagi anak korban yang berinisial I, warga Gampong Pinto Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.
Berdasarkan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2026/MS.Ttn yang diputus oleh Hakim Said Nurul Hadi, seluruh hak dan kekuasaan SK selaku ayah atas diri anak tersebut dicabut sepenuhnya. Hak pengasuhan kini diserahkan sepenuhnya kepada ibu kandung korban yang berinisial S.
Sebelumnya, SK telah divonis bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 200 bulan oleh Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan berdasarkan Putusan Nomor 17/JN/2025/MS.Ttn yang kini telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 319a KUHPerdata. Pertimbangan hukum tersebut juga diperkuat dengan kaidah fikih dari kitab Al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’ yang berbunyi: “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.”
Hakim juga menekankan bahwa salah satu tujuan utama syariat Islam atau maqasid syariah adalah menjaga jiwa (hifdz nafs), yakni mencegah segala hal yang membahayakan keselamatan hidup seseorang. Oleh karena itu, mencabut hak perwalian ayah terpidana dianggap sebagai langkah preventif yang paling tepat untuk melindungi keselamatan fisik maupun mental anak korban di masa mendatang.
“Keputusan ini diambil semata-mata untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kejiwaan anak,” tegas Plh. Kasi Intel, Muhammad Ridho.[red]
