ACEH SELATAN , Cakrawarta – Kondisi jalan di kawasan pusat pendidikan dan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan kembali disorot. Ruas jalan yang melintasi depan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, hingga menuju Kantor Dinas Pendidikan dan BKPSDM Aceh Selatan dilaporkan rusak dan kerap tergenang air setiap kali hujan turun.
Anggota DPRK Aceh Selatan sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem, Novi Rosmita, S.E., M.Kes., menegaskan kondisi ini patut menjadi perhatian utama pemerintah daerah, mengingat jalur tersebut menyangkut akses pendidikan serta keselamatan warga yang melintas.
“Pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah dan harus diprioritaskan,” ujar Novi kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, penunjang pendidikan tidak hanya soal bangunan sekolah, tetapi juga kemudahan dan keamanan akses menuju lokasi belajar. Ia menyoroti kawasan tersebut sudah bertahun-tahun mengalami kerusakan dan genangan air saat hujan, yang dinilai berisiko menimbulkan kecelakaan, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai.
“Kalau hujan, langsung tergenang. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan rawan kecelakaan, namun perhatian pemerintah masih belum terlihat nyata,” ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Novi dalam penyampaian pandangan akhir terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Ia berharap pemerintah daerah tidak memandang persoalan ini sepele, melainkan menempatkan perbaikan akses jalan menuju satuan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Novi menyebut masih ada sejumlah sekolah lain di wilayah Aceh Selatan yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi akses jalan maupun kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Genangan air yang terjadi di kawasan tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas pelajar, tenaga pendidik, serta pegawai dan warga yang melintas.
Ia mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti dengan penanganan menyeluruh, termasuk mengevaluasi sistem drainase dan struktur badan jalan.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, Skar Fharaby, S.T., M.T., menyatakan ruas jalan tersebut sudah masuk dalam daftar prioritas.
“Penanganannya akan dilakukan tahun ini melalui perubahan DOKA 2026. Saat ini masih dalam tahap proses,” jelas Skar.[red]
