ACEH SELATAN , Cakrawarta – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikaji secara matang. Selain kedekatan dengan siswa, kesiapan pengelola, standar gizi, keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan dinilai harus menjadi pertimbangan.
Pengusaha UMKM Aceh Selatan, Ahmad Radhi Ousa, mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG masih perlu dipertahankan dan diperkuat.
Menurut Radhi, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG memang diperlukan apabila masih terdapat kekurangan di lapangan. Namun, evaluasi tersebut sebaiknya digunakan untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan, bukan langsung menggantinya dengan pola baru.
“Menurut saya, SPPG lebih baik tetap dilanjutkan dan diperkuat. Kalau memang masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, itu menjadi bahan untuk dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai persoalan yang ada kemudian menjadi alasan untuk mengalihkan sistem yang sudah dibangun ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” ujar Radhi kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Radhi tidak menutup kemungkinan kantin sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Menurut dia, keberadaan kantin di lingkungan sekolah memang memberikan keuntungan dari sisi jarak karena berada lebih dekat dengan siswa penerima manfaat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kedekatan lokasi tidak cukup dijadikan alasan untuk mengubah skema pelaksanaan program. Kemampuan kantin dalam menyediakan makanan sesuai standar juga harus dipastikan.
“Kalau kantin sekolah ingin dilibatkan, tentu harus dilihat dulu kesiapan dan kemampuannya. Bukan hanya karena lokasinya dekat dengan siswa, tetapi juga harus mampu memenuhi standar gizi, kebersihan, keamanan pangan dan kebutuhan makanan dalam jumlah yang sesuai,” katanya.
Menurut Radhi, perubahan skema pelaksanaan MBG harus tetap berorientasi pada tujuan utama program, yakni memastikan siswa mendapatkan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi dan aman untuk dikonsumsi.
Ia mengatakan aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya ketepatan waktu makanan sampai kepada siswa. Kualitas bahan pangan, kandungan gizi, porsi, serta proses pengolahan juga harus menjadi bagian dari pengawasan.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana makanan itu sampai ke siswa. Kita juga harus memastikan makanan tersebut memenuhi kebutuhan gizi, porsinya sesuai, bahan yang digunakan baik dan proses pengolahannya aman,” ujar Radhi.
Pengawasan Jadi Perhatian
Radhi juga menyoroti aspek pengawasan jika pelaksanaan MBG nantinya melibatkan lebih banyak titik penyedia makanan.
Menurut dia, semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan, semakin penting pula mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur.
“Kalau pengelolaannya nanti tersebar di banyak tempat, tentu pengawasannya harus semakin kuat. Jangan sampai tujuan awalnya untuk membuat pelaksanaan lebih efektif atau efisien, tetapi justru menambah titik yang sulit diawasi,” katanya.
Selain pengawasan, Radhi menilai pengelolaan anggaran dan pengadaan bahan makanan juga perlu mendapat perhatian. Ia meminta kedua aspek tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengadaan dan penggunaan anggaran harus jelas. Semua pihak yang terlibat harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara terbuka,” ujarnya.
Radhi menilai keberadaan SPPG yang sudah dibangun seharusnya menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat kekurangan sekaligus mencari solusi perbaikannya.
Menurut dia, penguatan standar operasional dan mekanisme pengawasan tetap dapat dilakukan tanpa harus mengesampingkan sistem yang selama ini telah berjalan.|red|
