BANDA ACEH, Cakrawarta – Kekecewaan mulai meluas di kalangan relawan pemenangan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Mualem dan Dek Fadh. Dua tahun pasangan tersebut memimpin Aceh, sejumlah relawan mengaku merasa kurang mendapat perhatian maupun ruang komunikasi, padahal mereka turut berjuang keras meraih kemenangan dalam kontestasi sebelumnya.
Ketua Umum DPP Santri Mualem, Tgk. Muzakir yang akrab disapa Abu Rawang, menyampaikan kekecewaan tersebut secara terbuka. Ia menyesalkan bahwa para relawan yang telah bekerja keras dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan kecamatan justru merasa seolah-olah dilupakan setelah kemenangan diraih.
“Relawan ini berjuang bukan hanya ketika masa kampanye. Mereka juga memiliki harapan agar setelah kemenangan ada komunikasi dan perhatian terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Abu Rawang, Selasa (8/9/2026).
Kondisi ini semakin terasa pasca-berpulangnya Ketua Badan Pemenangan, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak. Kepergiannya meninggalkan kekosongan jalur koordinasi, sehingga tim pemenangan di berbagai daerah kini bingung kepada siapa aspirasi masyarakat dan relawan harus disampaikan.
“Dulu ada wadah dan ada jalur komunikasi melalui badan pemenangan. Setelah beliau tidak ada, tim di bawah merasa kehilangan tempat untuk menyampaikan aspirasi,” jelasnya.
Abu Rawang menekankan bahwa struktur tim pemenangan yang memiliki Surat Keputusan (SK) tidak semata-mata berfungsi untuk memenangkan pasangan calon. Menurut para relawan, struktur tersebut seharusnya tetap berperan dalam mengawal dan menyampaikan aspirasi masyarakat setelah kemenangan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan mengenai posisi dan peran mereka.
“Jangan sampai menang tapi merasa kalah”
Kekecewaan ini bukan hanya dirasakan di tingkat provinsi, melainkan juga menyebar ke kabupaten/kota hingga kecamatan. Sebagian relawan bahkan merasa berada dalam situasi paradoks: telah berkontribusi meraih kemenangan, namun justru kehilangan ruang untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi.
“Jangan sampai muncul perasaan di kalangan relawan bahwa kita menang dalam pemilihan, tetapi setelah menang justru merasa kalah. Ini yang harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Kritik yang disampaikan bukan bermaksud mengganggu jalannya pemerintahan, melainkan bentuk harapan agar komunikasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang mendukung proses politik tetap terjaga.
Abu Rawang meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh segera mengambil langkah untuk membangun kembali komunikasi dengan struktur relawan yang tersebar di seluruh daerah. Pertemuan atau forum dialog secara berkala dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus menampung aspirasi masyarakat.
“Yang diharapkan relawan bukan semata-mata jabatan atau kepentingan pribadi. Yang paling penting adalah adanya penghargaan terhadap perjuangan dan adanya ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” katanya.
Ia berharap kekecewaan yang mulai tumbuh tidak berkembang menjadi konflik internal. Pemerintah Aceh dinilai masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki pola komunikasi tersebut. Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan menjaga hubungan dengan masyarakat dan berbagai kelompok yang turut mendukung proses demokrasi.
“Relawan ingin tetap menjadi bagian dari pembangunan Aceh. Jangan hanya dicari ketika membutuhkan dukungan politik. Setelah pemerintahan berjalan, mereka juga harus tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi,” pungkas Abu Rawang.|red|
