ACEH SELATAN, Cakrawarta – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Pol PP dan WH) Kabupaten Aceh Selatan kini kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. T. Sukandi menilai lembaga yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan Syariat Islam tersebut dinilai tidak lagi berjalan efektif dan justru menjadi beban bagi anggaran daerah.
Pernyataan tegas ini disampaikan Sukandi menyusul kian minimnya kegiatan penertiban yang dilakukan petugas di lapangan, di tengah maraknya berbagai pelanggaran terhadap Qanun dan Perda yang terjadi di masyarakat.
“Alasan yang selalu mereka kemukakan sama, dana operasional kurang. Kalau alasannya terus-terusan minim dana, untuk apa lembaga ini tetap dipertahankan? Mungkin lebih baik pegawainya dirumahkan saja. Daripada digaji menggunakan uang rakyat, namun kinerjanya nyaris tidak terlihat,” ujar T. Sukandi dengan nada kecewa, saat dikonfirmasi Minggu, (1/11/2026).
Menurut Sukandi, keterbatasan anggaran tidak dapat dijadikan alasan yang terus-menerus diulang untuk menutupi ketidakhadiran kinerja.
“Setiap tahun APBD Kabupaten Aceh Selatan tetap mengalokasikan anggaran untuk Pol PP dan WH. Gaji pegawai, honorarium, hingga kebutuhan operasional kantor tetap tersedia. Namun begitu diminta menertibkan kafe yang melanggar jam operasional atau pelanggaran syariat, jawabannya selalu tidak ada dana. Logika seperti ini yang justru sulit diterima akal sehat,” sindirnya.
Sukandi juga membandingkan dengan instansi lain yang tak kalah menghadapi keterbatasan anggaran namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
“Semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten juga menghadapi keterbatasan anggaran, namun tetap berupaya bekerja sebaik mungkin. Guru dengan dana BOS yang terbatas tetap hadir mengajar. Tenaga kesehatan dengan sarana seadanya tetap melayani pasien dengan sepenuh hati. Mengapa Pol PP dan WH begitu mudah berhenti bekerja hanya dengan alasan dana minim?” tanyanya.
Oleh karena itu, Sukandi meminta Bupati Aceh Selatan beserta anggota DPRK untuk segera melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan lembaga tersebut.
“Jika memang tidak tersedia anggaran yang cukup untuk melakukan patroli maupun penertiban, lebih baik sementara waktu pegawai dirumahkan. Dana gaji tersebut justru dapat dialihkan untuk membantu warga kurang mampu atau digunakan mendukung penegakan syariat yang benar-benar berjalan di lapangan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa keberadaan Pol PP dan WH yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya justru berdampak buruk pada citra penegakan Syariat Islam di Aceh Selatan.
“Masyarakat mulai mempertanyakan ketegasan aturan. Terlihat adanya ketidakadilan dalam penindakan: penjual tuak dengan kadar alkohol rendah justru ditindak tegas, sementara minuman keras berharga mahal yang dikonsumsi diiringi hal-hal tidak patut justru terabaikan. Kafe tetap buka hingga larut malam, tempat yang diduga sarang kemaksiatan dibiarkan begitu saja. Lalu untuk apa keberadaan WH? Lebih baik tidak ada sama sekali daripada ada namun kehadirannya terasa tak bermakna,” pungkas Sukandi.|red|
