Cakrawarta – Menjelang Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, akhir November2026, dinamika perebutan kursi ketua mulai menjadi perhatian. Perbedaan dukungan, langkah para kandidat, hingga berbagai isu yang beredar di kalangan wartawan merupakan bagian dari proses menuju pergantian kepemimpinan.
Namun, ada hal yang patut menjadi perhatian bersama. Jangan sampai persaingan memilih ketua justru membuat kita lupa pada nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh insan pers.
PWI bukan sekadar organisasi tempat berkumpulnya wartawan. Di dalamnya ada tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, memperjuangkan kesejahteraan anggota, meningkatkan kompetensi, serta melindungi wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Karena itu, pemilihan ketua semestinya menjadi ruang untuk menguji gagasan dan kemampuan calon, bukan sekadar menghitung kekuatan dukungan.
Perbedaan pilihan tentu tidak bisa dihindari. Setiap kandidat memiliki pendukung, cara pandang, dan strategi masing-masing. Itu hal yang wajar dalam sebuah kontestasi. Yang perlu dijaga adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi permusuhan, saling menyerang, apalagi merusak hubungan sesama wartawan.
Kita tentu memahami bahwa persaingan dalam organisasi tidak selalu berjalan mulus. Ada kritik, ada ketidakpuasan, bahkan ada perbedaan penilaian terhadap rekam jejak seorang calon. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan dengan tujuan memperbaiki keadaan. Bukan dengan menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya atau membangun opini untuk menjatuhkan lawan.
Wartawan seharusnya paling memahami akibat dari informasi yang tidak teruji. Sebuah kabar yang beredar dari satu orang ke orang lain bisa berubah menjadi tuduhan yang merugikan nama baik seseorang. Prinsip verifikasi yang setiap hari kita tuntut dalam pekerjaan jurnalistik semestinya juga diterapkan ketika menghadapi persoalan di dalam organisasi sendiri.
Sebab, kepemimpinan yang lahir dari proses yang tidak sehat berisiko menghadapi persoalan kepercayaan sejak awal. Ketua terpilih nantinya membutuhkan dukungan anggota untuk menjalankan program kerja, menyelesaikan persoalan organisasi, dan memperjuangkan kepentingan wartawan. Kepercayaan semacam itu sulit dibangun apabila proses pemilihannya meninggalkan kecurigaan dan perpecahan.
Kursi Ketua PWI Aceh juga bukan sekadar jabatan yang membanggakan. Ada pekerjaan besar yang menunggu. Wartawan menghadapi perubahan industri media, tekanan ekonomi perusahaan pers, persoalan kesejahteraan, tantangan kompetensi digital, hingga risiko hukum ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Dalam situasi seperti itu, anggota PWI membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, membuka ruang komunikasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama. Bukan hanya sosok yang pandai menggalang dukungan menjelang konferensi, tetapi juga sanggup membuktikan komitmennya setelah terpilih.
Karena itu, para kandidat sebaiknya lebih banyak berbicara tentang apa yang akan mereka kerjakan. Bagaimana meningkatkan kompetensi wartawan? Apa langkah nyata untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota? Bagaimana organisasi membantu wartawan menghadapi persoalan hukum? Sejauh mana PWI dapat memperkuat profesionalisme dan menjaga independensi pers di Aceh?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang layak menjadi bahan pertimbangan anggota ketika menentukan pilihan. Rekam jejak, integritas, kemampuan memimpin, dan program yang masuk akal seharusnya lebih menentukan daripada kedekatan personal atau besarnya kelompok pendukung.
Di sisi lain, anggota yang memiliki hak suara juga memegang tanggung jawab penting. Hak memilih bukan sekadar kesempatan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan ketua, melainkan bagian dari upaya menentukan arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan.
Pilihan itu semestinya diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang. Jangan sampai keputusan diambil hanya karena hubungan pertemanan, tekanan kelompok, atau pertimbangan sesaat yang tidak berkaitan dengan kepentingan organisasi.
Konferprov PWI Aceh seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kebersamaan, bukan memperlebar jarak di antara sesama wartawan. Setelah konferensi berakhir, semua pihak akan kembali menjalankan profesi yang sama, menghadapi tantangan yang sama, dan membutuhkan solidaritas yang sama pula.
Siapa pun yang terpilih nantinya harus diberi ruang untuk bekerja, sekaligus tetap terbuka terhadap kritik. Sementara mereka yang belum memperoleh kepercayaan perlu tetap dihormati dan dilibatkan dalam upaya membangun organisasi. PWI tidak boleh hanya menjadi milik kelompok pemenang.
Pada akhirnya, kualitas sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi ketua, tetapi juga oleh cara pemimpin itu dipilih dan bagaimana seluruh anggotanya menjaga nilai-nilai organisasi.
Wartawan setiap hari mengingatkan pejabat publik agar menjunjung transparansi, menolak korupsi, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Nilai-nilai itu akan lebih bermakna apabila juga dijalankan di lingkungan sendiri.
Menjaga marwah PWI Aceh bukan tugas satu kandidat atau kelompok tertentu. Itu tanggung jawab seluruh anggota.
Jangan sampai kita begitu sibuk memenangkan pilihan masing-masing hingga lupa menjaga rumah bersama. Sebab, konferensi hanya berlangsung beberapa hari, tetapi dampak dari perpecahan bisa dirasakan jauh lebih lama.|red|
