Tak Adil! Insentif Sama Rata, Tapi Layanan Pasien Tetap Buruk di RSUDYA Tapaktuan

ACEH SELATAN, Cakrawarta – Polemik buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Yulidin Away (RSUDYA) kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam. Kali ini, Kaukus Pemuda Peduli Aceh Selatan (KP2AS) secara tegas mendesak manajemen rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan itu melakukan perombakan menyeluruh, bukan sekadar perbaikan permukaan. Evaluasi mendasar wajib dilakukan terhadap kinerja seluruh tenaga medis, sekaligus merombak sistem pembayaran jasa medis agar adil dan benar-benar berbasis kinerja nyata.
‎
‎Koordinator KP2AS, Rusdiman, dalam pernyataannya pada Minggu (28/6/2026), menegaskan bahwa pelayanan di rumah sakit tipe B ini masih sangat jauh dari standar layanan yang layak diterima masyarakat.
‎
‎“Jika kita bicara jujur tanpa menutupi kenyataan, pelayanan di sini belum memuaskan sama sekali. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara ketat dan maksimal. Sistem pembayaran jasa medis harus segera diubah menjadi sistem digital yang mengukur langsung seberapa baik tenaga medis melayani pasien,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, pengecekan tidak boleh hanya berhenti pada urusan administrasi semata. Penilaian harus menyentuh kedisiplinan kehadiran, sikap profesionalisme, hingga kualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh pasien saat berobat.
‎
‎Rusdiman menyayangkan bahwa selama ini perhatian publik lebih banyak terfokus pada masalah keterlambatan pencairan insentif. Padahal, ada hal yang jauh lebih penting dan mendesak: memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan optimal.
‎
‎“Lihat saja kenyataannya: begitu insentif terlambat dibayar dua bulan, tenaga medis dengan lantang menyuarakan keluhan ke mana-mana. Namun, ketika bicara soal perbaikan kualitas pelayanan kepada pasien, tidak ada perubahan berarti dan kondisinya tetap buruk,” kritiknya.
‎
‎Ia menuntut agar sistem pembayaran jasa medis tidak lagi diberlakukan secara seragam rata. Besaran penghasilan harus dibedakan berdasarkan indikator kinerja yang jelas dan bisa diukur.
‎
‎Tenaga kesehatan yang datang tepat waktu, melayani pasien dengan baik dan jumlah yang banyak, serta mendapat penilaian memuaskan dari pasien, berhak menerima imbalan yang lebih baik dibandingkan mereka yang malas, kurang disiplin, atau justru sibuk dengan urusan lain.
‎
‎“Tidak adil jika ada dokter atau tenaga medis yang sering terlambat, pelayanannya setengah hati, bahkan lebih sibuk mengurus proyek luar atau tempat praktik pribadi, tapi tetap menerima insentif dalam jumlah yang sama dengan rekan-rekannya yang sungguh-sungguh mengabdi di rumah sakit,” serangnya.
‎
‎Ia juga mengungkapkan informasi yang didapatkan, bahwa masih ada tenaga medis yang lebih mementingkan aktivitas di luar tugas ketimbang melayani pasien. “Ingat, tugas utama mereka adalah merawat dan melayani masyarakat yang sakit, bukan mengutamakan kepentingan pribadi di luar rumah sakit,” tegasnya.
‎
‎KP2AS mendesak segera diterapkannya sistem digital terpadu. Sistem ini akan mencatat kehadiran secara elektronik, riwayat pelayanan pasien, jumlah tindakan medis yang dilakukan, serta hasil survei kepuasan pasien — semuanya menjadi dasar yang sah untuk menghitung besaran jasa medis.
‎
‎Menurut Rusdiman, langkah ini tidak hanya menciptakan rasa keadilan bagi petugas yang bekerja sungguh-sungguh, tetapi juga menghilangkan celah kecurangan dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
‎
‎“Dengan sistem ini, tidak ada lagi permainan angka dalam pembayaran. Anggaran yang besar dikeluarkan untuk jasa medis harus terasa manfaatnya, bukan hanya menghabiskan dana negara tanpa ada perbaikan layanan yang nyata,” katanya.
‎
‎Usulan ini sejalan dengan arah perbaikan sistem kesehatan yang sedang dikembangkan di rumah sakit pemerintah lain. Digitalisasi layanan sudah mulai diterapkan luas, namun masih perlu diperkuat dengan aturan tegas mengenai pembagian jasa, beban kerja, serta penilaian kompetensi yang adil.
‎
‎Oleh sebab itu, evaluasi yang didesak KP2AS akan memberikan hasil maksimal jika dilakukan secara menyeluruh: mulai dari audit kinerja, pengecekan kepuasan pasien secara rutin, hingga mempublikasikan data mutu layanan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan ini akan memperkuat tanggung jawab manajemen dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan milik pemerintah.
‎
‎“Tantangan terbesar RSUD dr. H. Yulidin Away bukan hanya menyelesaikan urusan administrasi pembayaran, melainkan menjamin setiap rupiah anggaran kesehatan yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas layanan. Pada akhirnya, keberhasilan rumah sakit tidak dilihat dari besarnya biaya operasional, melainkan dari seberapa puas pasien dan sebaik apa pelayanan yang diterima masyarakat,” pungkasnya dengan tegas.|red|
‎